DaerahHeadlineNasional

Pencairan BPJS Ketenagakerjaan, kenapa harus di usia 56 tahun?

Aturan baru terkait pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) menimbulkan banyak protes di media sosial dan sebuah petisi menuntut pembatalan aturan sudah ditandatangani lebih dari 45.000 orang.

Peserta BPJS Ketenagakerjaan baru boleh mencairkan fasilitas JHT pada tahun ke 10 sebesar 10% secara tunai atau 30% dalam bentuk uang muka pembelian rumah, mulai Selasa (01/07).

Sementara jika ingin mencairkannya secara penuh, peserta baru bisa melakukannya ketika mereka berusia 56 tahun.

Sebuah petisi online yang digalang oleh Gilang Mahardhika di change.org meminta pemerintah membatalkan aturan tersebut.

bpjs ketenagakerjaan buruh siap

Dia mengaku dirugikan karena penerapan kebijakan terkesan “terburu-buru dan minim sosialisasi, sehingga banyak masyarakat yang tidak tahu-menahu dan akhirnya merasa diperlakukan secara kurang adil.”

Petisi ini pada Kamis (02/07) telah ditandatangani lebih dari 45.000 orang.

Di Facebook BBC Indonesia, banyak pengguna protes atas kebijakan itu. Zulpadeli mengatakan, “Ini Gila!!! JHT seharusnya jaminan bekal untuk menyambut hidup kami ketika sudah tidak di pekerjakan lagi.”

“Rencana saya mau berhenti kerja, itu BPJS mau buat modal usaha, masa harus sampai 56 tahun baru bisa cair! sangat merugikan saya sebagai karyawan swasta,” kata Kamal.

Mengapa diubah?

Kepala Divisi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan, Abdul Cholik, mengatakan aturan itu dibuat untuk mengembalikan tujuan dana JHT ke filosofinya.

“Jaminan hari tua kan untuk hari tua, ketika seseorang tidak bekerja lagi dan punya risiko keuangan, diharapkan dengan uang yang terkumpul ini bisa menunjang hari tua dia.”

“Sebelum Jamsostek, dulu juga aturannya baru boleh diambil pada 56 tahun. Lalu karena krisis moneter 1998, pemerintah ambil kebijakan bahwa bisa diambil lima tahun plus satu bulan,” klaim Abdul Cholik.

“Jadi kebablasan nih, harusnya sesuai filosofi dan tujuannya.”

‘Kehebohan’ masyarakat merespon aturan baru ini dinilai biasa dan Abdul mengatakan pihaknya telah melakukan sosialisasi.

Menjawab pertanyaan apakah mungkin aturan itu diubah, Abdul mengatakan perubahan bukanlah wewenang BPJS tetapi merupakan “domain pemerintah dan kementerian.” (BBC)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close
Back to top button